Bolehkah Ayah Memaksa Anak Gadisnya Menikah? Diskusi Kitab Bidayatul Mujtahid

Kata orang ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Dalam kultur kita saat ini terdapat tuntutan bahwa perempuan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi kenyataannya memang masih ada ayah memaksa anak gadisnya menikah, entah ketika sang anak belum siap menikah ataupun menikahkannya dengan lelaki pilihan sang ayah.

Sebagian fuqaha memang menyatakan bahwa anak gadis yang berada di bawah tanggungan ayah tidak memiliki hak menentukan pernikahannya. Karena itu, persoalan ini menarik di tengah gencarnya seruan akan kesetaraan perempuan dan laki-laki, terlebih baru-baru ini diperingati Hari Perempuan Sedunia.

Sebenarnya masalah ini telah dibahas dalam muktamar NU ke-5 di Pekalongan tahun 1930 (selengkapnya lihat artikel ini). Namun kali ini saya mencoba mengetengahkan kembali bahasan tersebut dengan menceritakan sekilas jalannya diskusi saat saya mengajar dengan topik di atas di sebuah pesantren putri. Ketika itu terjadi perbincangan hangat di antara para santri putri demi mengetahui pendapat para ulama yang membolehkan ayah menikahkan anak gadisnya secara paksa.

Kebetulan buku ajar yang digunakan adalah kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd. Karakter kitab itu membantu saya membuka ruang diskusi saat pembelajaran berlangsung. Mengenai kitab tersebut simak tulisan saya Sekilas Tentang Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd.

Bermula dari uraian dalam sub-bab Man al-Mu’tabir Qubulihi fi Shihhah Hadza al-‘Aqd (Sesiapa yang Berhak Menyampaikan Persetujuannya Demi Sahnya Akad Nikah) dalam bab Fi Mujibat Shihhah al-Nikah (Tentang Hal-Hal yang Mengakibatkan Sahnya Nikah). Para fuqaha berbeda pendapat tentang hak persetujuan gadis dewasa, yakni perempuan ‘aqil-baligh  yang belum pernah menikah.

Mengenai ini Imam Malik, Imam al-Syafi’i dan Ibnu Abi Laila menyatakan:

لِلْأَبِ فَقَطْ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى النِّكَاحِ

Bagi ayah saja (hak) untuk memaksanya menikah.”

Pernyataan tersebut menegaskan seorang ayah boleh dan berhak menikahkan anak gadisnya secara paksa. Tidak ada keterangan spesifik tentang bagaimana detil paksaan tersebut, namun dapat difahami bahwa seorang gadis tidak berhak menyatakan dirinya setuju atau menolak untuk dinikahkan. Dengan kata lain, ia dapat dinikahkan oleh ayahnya tanpa persetujuannya. Pernikahan gadis berstatus sah bukan dengan ungkapan persetujuannya, melainkan persetujuan ayahnya.

Sontak pernyataan tersebut membuat para santri putri terlihat cukup terkejut, apalagi dinyatakan oleh Imam al-Syafi’i, seorang ulama fiqih yang kumpulan pendapatnya (madzhab) diikuti oleh mayoritas muslim di Indonesia. Tidak diketahui latar belakang yang melingkupi lahirnya fatwa tersebut, tapi kita akan mengetahui kerangka argumentasinya sesaat lagi.

Di lain pihak, Imam Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Auza’i dan Abu Tsaur menyatakan:

لَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ رِضَاهَا

(pernikahan itu) harus berdasarkan ungkapan persetujuannya.”

Pernyataan ini secara jelas mengharuskan ayah terlebih dahulu meminta persetujuan anak gadisnya untuk dinikahkan dan karena itu memberikan hak kepada seorang gadis untuk mengungkapkan setuju atau tidak untuk dinikahkan. Dengan demikian, pernikahan gadis berstatus sah dengan ungkapan persetujuannya sendiri.

Sampai di sini saya bertanya kepada para santri putri pendapat mana yang kira-kira mereka pilih. Hampir serupa aklamasi mereka memilih pendapat Abu Hanifah. Tapi kemudian saya minta agar mereka melihat terlebih dahulu argumen-argumen setiap pihak yang berbeda pendapat ini, siapa tahu mereka berubah pilihan.

Rupanya perbedaan pendapat (ikhtilaf) para fuqaha tentang persoalan ini adalah adanya pertentangan (mu’aradhah) antara dalil khithab dengan dalil yang bersifat umum. Dalil khithab adalah pengertian yang disimpulkan dari teks sumber hukum yang tidak menyebutkan secara tegas perihal yang dimaksud. Dalil khithab lebih dikenal dalam ilmu Ushul Fiqih dengan istilah mafhum mukhalafah. Sedangkan dalil umum adalah dalil yang menyatakan suatu perihal  secara harfiah dan tegas.

Dalil khithab dalam konteks perbedaan pendapat yang kita bahas di sini Hadis Rasulullah Saw:

لَا تُنْكَحُ اليَتِيْمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا…

Tidaklah dinikahi gadis yang yatim kecuali dengan izin (persetujuan)-nya….” (HR. Ahmad dan Daruquthni)

Dan Hadis Nabi Saw:

تُسْتَأْمَرُ اليَتِيْمَةُ فِي نَفْسِهَا

Gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya” (HR. Abu Daud)

Kedua Hadis di atas tidak menyebutkan gadis secara umum, melainkan gadis yatim, yang memiliki hak untuk mengungkapkan setuju atau tidak setuju untuk dinikahkan. Gadis yang yatim, karena itu, memiliki hak untuk menentukan pernikahannya.

Namun dari hadis ini disimpulkan bahwa gadis yang tidak yatim atau gadis yang memiliki ayah berstatus sebaliknya, yaitu tidak dimintai izin untuk dinikahkan, sehingga ia tidak berhak mengungkapkan setuju atau tidak setuju dinikahkan. Inilah nampaknya dalil yang dijadikan dasar pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengambil dalil dari Hadis dari Ibnu Abbas:

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ

Dan gadis itu diminta pendapatnya.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa`i)

Serta Hadis yang juga diriwayatkan Ibnu Abbas sebagai tambahan:

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا

Dan anak gadis, ayahnya meminta izin kepadanya.” (HR. Muslim)

Hadis-Hadis itu dengan tegas menyebutkan ayah harus terlebih dahulu meminta persetujuan anak gadisnya untuk menikahkannya. Dengan demikian, seorang gadis berhak menentukan pernikahannya.

Ibnu Rusyd nampaknya memiliki pendapatnya sendiri. Ia menegaskan bahwa “dalil umum lebih kuat dari dalil khithab”. Konon Ibnu Rusyd sendiri adalah seorang yang bermadzhab Maliki, tapi dalam hal ini ia sepertinya memihak pendapat Imam Abu Hanifah.

Menyimak penjelasan ini para santri putri akhirnya terbelah dua, meski mayoritas mereka tetap memilih pendapatnya Imam Abu Hanifah. Untuk memastikan hal itu saya pun mengajukan pertanyaan untuk mereka jawab secara tertulis. Saya bertanya: “jika kamu dipaksa nikah oleh ayah, apa yang akan kamu katakan kepada beliau?” Tentunya saya meminta jawaban dengan berdasar pada argumentasi Fiqih.

Sebagian santri putri menulis akan memberanikan diri mengatakan kepada ayah bahwa mereka membenarkan pendapat Imam Abu Hanifah beserta dalil yang dijadikannya dasar argumen, meski tetap mengikuti madzhab Syafi’i. Setidaknya madzhab Hanafi telah menjadi bagian dari empat madzhab yang diakui Ahlus Sunnah.

Sebagian lainnya menjawab akan tetap menyerahkan urusan pernikahan kepada ayah. Bagi mereka, hal itu merupakan wujud bakti mereka kepada ayah yang telah mengasuh dan menanggung kehidupan mereka sejak kecil. Karena telah menghidupi mereka, seorang ayah diyakini tahu apapun yang terbaik buat anak gadisnya.

Namun ada satu jawaban santri putri yang menurut saya cukup cerdas dari sudut pandang logika berpikirnya. Ia terlebih dahulu bertanya, mengapa gadis yang yatim mendapat hak menyatakan persetujuannya sementara gadis yang memiliki ayah tidak? Apakah itu karena gadis yatim menanggung hidupnya sendiri sedangkan gadis lain diasuh dan dipelihara ayahnya?

Jika asumsi itu benar, maka ketika ia telah mampu mengelola dan menghidup dirinya sendiri, maka seorang gadis memiliki hak menentukan pernikahannya sendiri. Begitu jawabnya.

Penulis: Yunizar Ramadhani, Pengurus LTN PCNU Banjar, Guru di Ponpes Darul Hijrah Putri Martapura

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *