Sarbumusi: Meski Masa Pandemi Covid-19, Perusahaan Wajib Bayar THR

Banua.co, Jakarta – Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, K-Sarbumusi, HM Saiful Bahri Anshori menegaskan bahwa perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) berdasarkan pasal 2 ayat 1 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. 

Kewajiban ini, menurut Saiful Bahri dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke NU Online, Jum’at (08/05/2020), punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunyai pandangan yang sama dengan Kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum, THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan”, katanya sebagaimana dilansir dari portal NU Online, Sabtu (09/05/2020).

Pernyataan ini menyikapi Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19. Melalui SE tersebut, Menaker meminta gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran ini, menurut Saiful, bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak atas pandemic Covid-19. Namun, bagi yang perusahaan yang tidak mampu membayar THR dikarenakan terdampak pandemi Covid-19 maka mekanisme pembayarannya bisa didialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja. Namun, ketidakmampuan ini harus dibuktikan dengan laporan keuangan secara terbuka.

“DPP Konfederasi Sarbumusi melalui Presiden DPP K-Sarbumusi menghimbau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan, sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini”, himbaunya.

Mekanisme dialog yang ditawarkan DPP K-Sarbumusi adalah pembayaran THR secara bertahap, dengan tahapan yang disepakati oleh pengusaha dan pekerja, atau dilakukan penundaan dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak, bila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kesepakatan yang dibuat juga harus mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 Permenaker 6/2016.   

“Untuk menjamin terlaksananya kesepakatan, maka kesepakatan wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat”, usulnya.

“Pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker”, tambahnya.

Menurut Saiful, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat.

DPP K-Sarbumusi juga menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis dan tidak saling mengorbankan, serta bersama-sama menghadapi dampak pandemic Covid-19.

Baca Juga : Tanggungjawab Ulama terhadap Kelas Pekerja.

Sementara, Sarbumusi adalah konfederasi organisasi buruh yang menjadi salah satu badan otonom di tubuh NU. Lahir di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 27 September 1955, Sarbumusi berawal dari Muktamar Partai Nahdlatul Ulama (NU) 20 di Surabaya Tahun 1954.

Editor : Zain1979.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *