Soroti Program Kartu Prakerja, Gus Yaqut: Pemerintah Terkesan Tidak Mengenal dan Menolong Rakyatnya

Banua.co, Jakarta – Soroti Program Kartu Prakerja yang diluncurkan Kemenko Perekonomian pada 11 April 2020 lalu, Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menilai pemerintah seperti tidak memiliki kemauan cukup kuat untuk benar-benar menolong rakyatnya.

“Setiap hari kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat dari media-media soal sulit dan belum meratanya bantuan sosial. Kalau dana Rp.5,6 triliun digelontorkan untuk platform digital atas nama pelatihan online, tentu ini mencederai keadilan masyarakat banyak”, tegas Gus Yaqut melalui siaran tertulis, sebagaimana dikabarkan NU Online, Senin (11/05/2020).

Gus Yaqut menilai program ini telah kehilangan nalar empati terhadap krisis (sense of crisis) di tengah wabah Covid-19 yang telah bermutasi cepat dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi, bahkan kemanusiaan. Kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan kemitraan dengan platform-platform digital seperti tak menganggap adanya pandemi Covid-19. 

“Di masa pandemi, masyarakat lebih membutuhkan tambahan pendapatan daripada sekedar pelatihan online yang tidak secara ketat mengukur partisipasi dan kualitas peserta”, katanya.

Alih-alih membantu rakyat yang terdampak Covid-19, pemerintah justeru menjadikan perusahaan-perusahaan digital, bahkan diantaranya sudah kelas unicorn dan salah satu diantaranya ditengarai sebagai perusahaan asing bertambah pundi-pundinya dengan duit APBN.

“Pemerintah sepertinya tidak memiliki kemauan cukup kuat untuk benar-benar menolong rakyatnya. Tambahan pendapatan Rp.1 juta tentu jauh lebih berguna daripada hanya memperoleh sertifikat tapi tidak tahu apa manfaatnya”, kritik Gus Yaqut.

images 82 1 1 - Soroti Program Kartu Prakerja, Gus Yaqut: Pemerintah Terkesan Tidak Mengenal dan Menolong Rakyatnya
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor), Yaqut Cholil Qoumas

Bahkan Gus Yaqut menilai program ini hanya semacam pemberian cuma-cuma pemerintah dalam jumlah besar kepada korporasi swasta, justru di saat negara sedang mengalami keterbatasan anggaran. 

“Pelatihan online semacam ini ke depan akan menjadi modus baru bagi korporasi swasta untuk mengambil anggaran pemerintah dalam balutan kegiatan yang di dalamnya tidak menuntut mekanisme pertanggungjawaban public, kecuali sebatas dokumen administratif”, tandasnya.

Di sisi lain, beberapa sesi pelatihan di kartu Prakerja, menurut Gus Yaqut, mudah ditemukan di banyak platform media sosial dan daring secara gratis. Bahkan GP Ansor sendiri sudah membuat pelatihan online gratis dan praktis.

“Kami juga membuat pelatihan online aplikasi web untuk membangun e-commerce, pelatihan aplikasi mobile e-commerce, pelatihan membuat konten instagram, pelatihan membuat konten motion graphic, hingga kelas-kelas kewirausahawan”, ujarnya.

 Seharusnya, kata Gus Yaqut, pelatihan online gratis dan praktis tersebut sangat bisa dilakukan pemerintah dengan anggaran, fasilitas, dan sumberdaya yang jauh lebih besar, jika memang pemerintah punya kemauan untuk itu.

“Meski begitu, sejatinya program Kartu Prakerja yang hanya dapat diakses secara daring menjadikannya tidak inklusif dan tidak aksesibel bagi sebagian kalangan masyarakat. Pasalnya, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir separuh penduduk Indonesia tidak memiliki akses internet”, jelasnya.

“Ini menunjukkan pemerintah terkesan tidak mengenal dan menolong rakyatnya. Lihat saja seorang menteri terkaget-kaget tahu ada wilayah di Indonesia tidak memiliki akses internet dan listrik. Bagaimana Program Kartu Prakerja bisa dirasakan manfaatnya kalau kayak begini”, tandas Gus Yaqut. 

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kata Gus Yaqut, GP Ansor memandang program ini harus didesain ulang dengan mengintegrasikan pespektif krisis dan pendekatan the new normal. 

“Hentikan kerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja di saat pandemi berlangsung. Realokasikan anggaran untuk bantuan tunai bagi masyarakat (cash transfer program)”, tegas Gus Yaqut.

Menurut Gus Yaqut, memberikan bantuan tunai akan bisa menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjaga pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga menjadi contributor utama PDB Indonesia.

“GP Ansor berharap pemerintah memperkuat resiliensi masyarakat bawah dengan menginvestasikan lebih banyak program yang bisa langsung dinikmati dan dapat menjawab kebutuhan dasar mereka. Menghentikan pelatihan online bukan saja menyelamatkan APBN dari kemubaziran, namun juga akan menambah jumlah penerima manfaat bantuan sosial”, pungkasnya.

Baca Juga : GP Ansor Desak Pemerintah Usut Aksi Biadab Kapal Long Xin China.

Editor: Zain1979.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *