Pesantren Hadapi New Normal, RMI-PBNU Ajukan 3 Syarat pada Pemerintah

Banua.co, JAKARTA – Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) atau Asosiasi Pesantren Indonesia menanggapi kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan New Normal untuk rakyat Indonesia, termasuk pesantren.
Menurut RMI-PBNU, keputusan tersebut sulit diterapkan di pesantren, kecuali pemerintah bersedia mendukung berbagai keperluan pesantren di New Normal.

Dalam Press Rilis yang diterima Banua.co, Jumat (29/5), RMI-PBNU memandang jumlah dan pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 masih tinggi dan mengkhawatirkan. Persebarannya juga makin meluas. Sementara prasyarat untuk mencegah penularan Covid-19, terutama jaga jarak (social/physical distancing) semakin sulit diwujudkan.

Keadaan demikian, menurut RMI-PBNU, seharusnya membuat pemerintah tetap waspada dan memastikan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Namun justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan pemerintah segera melaksanakan New Normal (kelaziman Baru). Hal ini sangat beresiko bagi makin luas dan besarnya persebaran Covid-19 termasuk dalam lembaga pendidikan.

Terhadap pesantren, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani Covid-19. Namun, tiba-tiba Pemerintah mendorong agar terlaksana New Normal dalam kehidupan pesantren. Hal demikian tentu saja mengkhawatirkan. Alih-alih untuk menyelematkan pesantren dari Covid-19, Pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemic Covid-19. Sesuatu yang sepatutnya dihindari.

Untuk itu, RMI-PBNU menyatakan bahwa pelaksanaan New Normal di Pesantren tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan pemerintah untuk tiga hal berikut:
Pertama, kebijakan pemerintah yang kongkrit dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran Covid-19.
Kedua, dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitaizer, akses pengobatan, dan tenaga kesehatan.
Ketiga, dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidian (syahriyah/SPP dan kitab) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.

Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk 3 (tiga) hal di atas, maka RMI PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah.
RMI-PBNU juga mengimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren.

Press rilis tersebut ditandatangani Ketua RMI-PBNU H Abdul Ghofarrozin dan Sekretaris, Habib Sholeh.

Press Release RMI-PBNU

Sementara, Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI)adalah lembaga Nahdlatul Ulama dengan basis utama pondok pesantren yang mencapai + 23.000 buah di seluruh Indonesia. Lembaga ini lahir sejak Mei 1954 dengan nama Ittihad al-Ma’ahid al-Islamiyah yang dibidani oleh KH. Achmad Syaichu dan KH. Idham Kholid.

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama 2010 Bab V Pasal 18 huruf c menyebutkan bahwa Rabithah Ma’ahid Islamiyah adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Disinilah RMI berfungsi sebagai katalisator, dinamisator, dan fasilitator bagi pondok pesantren menuju tradisi mandiri dalam orientasi menggali solusi-solusi kreatif untuk Negeri.

RabithahMa’ahid Islamiyah berpijak pada upaya pengembangan kapasitas lembaga, penyiapan kader-kader bangsa yang bermutu, dan pengembangan masyarakat.

Editor: Ibnu Syaifuddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *