Persatuan Guru NU Kritik Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

Banua.co, JAKARTA – Persatuan Guru NU atau Pergunu kritik kebijakan pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan pemerintah. Kritik ini disampaikan Wakil Ketua Pengurus Pusat Pergunu Dr. Aris Adi Laksono, M.M.Pd.

Kebijakan pembelajaran tatap muka yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, menurut Pergunu tidak tegas.

Dalam aturan terbaru tersebut, pemerintah pusat membolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka, tetapi sekolah harus memenuhi syarat-syarat khusus, termasuk menyediakan sarana prasarana Prokes.

Menurut Pergunu, seharusnya kebijakan pembelajaran tatap muka yang akan diimplementasikan pada Januari 2021 itu disertai kesiapan pemerintah menanggung sarana dan pra sarananya.

“Seharusnya disertai kesiapan pemerintah menanggung sarana pra sarana Protokol Kesehatan”, kata Aris Adi Laksono kepada NU Online, Sabtu (21/11).

“Oke semester genap boleh tatap muka, tetapi (seharusnya) Kemendikbud menanggung ini, ini, ini. Kemenag menanggung ini, ini, ini. Itu kan jelas”, lanjut Aris.

Terkait syarat-syarat khusus yang ditetapkan pemerintah, menurut Aris prosedural tersebut tidak semudah yang dibayangkan, perlu koordinasi yang intens bahkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

“Hal-hal inilah yang juga memperlambat implementasi kebijakan oleh pihak sekolah untuk dapat dilaksanakan”, kata Kepala MTsN 35 Jakarta ini..

“Pemerintah pusat seolah lepas tangan dan melempar tanggung jawab kepada sekolah secara sepihak. Jika terjadi sesuatu hal, otomatis sekolah yang akan disalahkan”, lanjutnya.

Pergunu juga mengkritik soal zona yang harus ditentukan oleh sekolah dengan berkoordinasi dengan pemda setempat.

“Langkah itu justeru menambah beban sekolah-sekolah yang ingin membuka kegiatan belajar mengajar”, tutur Aris.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka yang akan diberlakukan mulai Januari 2021. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya.

“Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag”, kata Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jum’at (20/11).

Nadiem juga menyebutkan pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak ataupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan disreksi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Baca Juga: Ketua Pergunu Kabupaten Banjar Beberkan Sifat Seorang Pemimpin.

Editor: Shakira.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *