GP Ansor: Kalau FPI Sudah Dianggap Ancaman Bagi Negara, Maka TNI Harus Melibas Mereka

Banua.co, JAKARTA – Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, mengatakan kalau FPI sudah dianggap ancaman bagi negara, maka TNI harus melibas mereka.

“Pembubaran ormas bukan kewenangan TNI, karena ada aturan dan UU-nya. Tapi kalau FPI sudah dianggap ancaman bagi negara, maka TNI harus melibas mereka”, kata Saiful, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (21/11).

Saiful menyebut FPI saat ini adalah organisasi tanpa bentuk karena belum memiliki izin. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri memang telah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019.

Menurut Saiful, Mendagri harusnya tidak memperpanjang izin FPI karena dianggap sebagai ancaman persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

“FPI sendiri perpanjangan izinnya masih belum dimiliki, maka harusnya Mendagri tidak memperpanjang izin FPI karena dianggap sebagai ancaman persatuan dan kesatuan berbangsa dan negara”, ujar Saiful dalam keterangannya.

ketua pp gp ansor syaiful rahmat dasuki tengah saat ditemui di mapolres - GP Ansor: Kalau FPI Sudah Dianggap Ancaman Bagi Negara, Maka TNI Harus Melibas Mereka
Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki

Sementara itu, Analis Hukum Tata Negara dari HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Amin mengatakan FPI sudah melanggar hukum karena tidak memiliki SKT ataupun berbadan hukum. SKT dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri sementara Badan Hukum diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan HAM.

“Kalau dua-duanya enggak punya selama ini, itu apa? Itu sudah melanggar hukum dari awal. Segala tindakannya sudah melanggar hukum. Artinya selama ini Cuma gerombolan”, kata Hifdzil kepada CNN Indonesia.

Menurut Hifdzil, FPI yang saat ini tak memiliki SKT dan tak terdaftar sebagai badan hukum, maka tindakan yang dilakukan oleh anggota ataupun pengurusnya tidak bisa dijerat dengan UU Ormas. Mereka, kata Hifdzil, bisa dijerat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“sehingga kemudian ketika tidak ada SKT atau badan hukum tidak tercatat, berarti tanggung jawab terhdap pernyataan seseorang itu tidak bisa dihubungkan dengan ormasnya. Karena ormasnya tidak ada. Jadi tanggung jawabnya pidana pribadi”, ujarnya.

SKT FPI sendiri telah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019. Hingga hari ini Kemendagri masih belum memperpanjang masa berlaku SKT FPI sebagai ormas.

Baca Juga: Mengaku Perintahkan Turunkan Baliho Habib Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Coba-coba dengan TNI, Mari.

Editor: Shakira.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *