Ketua MUI Kalteng: Saya Mendukung Pembubaran Front Pembela Islam!

Banua.co, PALANGKARAYA – Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah (MUI Kalteng), Dr H Khairil Anwar menyatakan mendukung pembubaran Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang.

Pernyataan dukungan terhadap pembubaran FPI dari Dr Khairil yang juga Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya ini dipublikasikan lewat sebuah video yang diposting Ditreskrimum Kalteng di media sosial Twitter.

“Saya Doktor Haji Khairil Anwar M Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung pembubaran Front Pembela Islam sebagai organisasi yang terlarang, sesuai dengan surat keputusan para menteri yang ditandatangani pada tangga 30 Desember 2020,” ujarnya.

Pria kelahiran Martapura Kalimantan Selatan ini juga mewanti-wanti bahwa negara ini adalah negara hukum, sehingga masyarakat harus mengikuti aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

“Negara kita adalah negara hukum, dan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan,” tegas imam Masjid Darussalam (Islamic Center) Palangkaraya ini.

Sementara, keputusan resmi pembubaran Front Pembela Islam dari pemerintah dan larangan semua aktifitas yang mengatasnamakan dan mengenakan atribut FPI ini diumumkan melalui konferensi pers oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (30/12/2020).

Dalam konferensi pers yang dilangsungkan di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Mahfud MD didampingi sejumlah petinggi lembaga negara.

Screenshot 20201230 143748 1 1024x590 - Ketua MUI Kalteng: Saya Mendukung Pembubaran Front Pembela Islam!
Menko Polhukam Mahfud MD umumkan pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

Hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK.

“Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” sebut Mahfud.

Mahfud juga mengatakan bahwa keputusan pemerintah larang FPI ini diteken oleh enam menteri yaitu Mendagri, Menkomifo, Kepala BNPT, Jaksa Agung, Menkumham, dan Kapolri.

Dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah pembubaran Front Pembela Islam dan larangan terhadap semua aktifitas FPI ini, maka semua aktifitas dan kegiatan yang mengatasnamakan FPI menjadi pelanggaran hukum dan akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Baca Juga: Resmi, Ini Isi Surat Keputusan Pelarangan FPI!

Baca Juga: Viral! Siap Menjaga Keutuhan NKRI, Pengurus FPI Ini Mengundurkan Diri!

Editor: Shakira.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *