Tugas Para Pimpinan NU terhadap Indonesia dan Pancasila

Bicara Indonesia tidak bisa tanpa membicarakan NU. Demikian pula bicara NU tidak bisa tanpa membicarakan Indonesia. Karena Nahdlatul Ulama adalah salah satu ‘pemegang saham’ bagi lahirnya Republik ini. 

Oleh: Khairullah Zain *)

FB IMG 1587106990298 150x150 - Tugas Para Pimpinan NU terhadap Indonesia dan Pancasila31 Januari 1926 NU berdiri, 19 tahun sebelum bangsa ini bersepakat memproklamirkan sebuah negara bernama Indonesia pada 17 Agustus 1945. Karenanya, NU merupakan ormas Islam terbesar di dunia Islam, yang lahir jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.

NU memiliki jasa lebih besar ketimbang semua partai politik yang sekarang sedang ikut menikmati kue kekuasaan. Dalam perjalanan Indonesia, NU telah ikut berjasa menyangga perjalanan republik ini. Para pemimpin Nahdliyin, mulai dari K. H. Hasyim Asy`ari, K. H. Ahmad Shiddiq, hingga K. H. Abdurrahman Wahid tidak hanya sangat mumpuni dalam penguasaan khasanah pesantren, namun juga sangat mendalami persoalan kebangsaan dan kemanusiaan. Di tangan mereka, kita menyaksikan bahkan merasakan kontribusi dunia pesantren dalam menjawab tantangan zaman keindonesiaan yang fundamental seperti soal negara, Pancasila, demokrasi, pluralisme, dan HAM.

NU dan Indonesia

Dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (ADNU) Pasal 8 ayat 2 yang berisi Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah waljamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Menyikapi Indonesia, NU mengacu kepada Hadits yang menerangkan sejarah perjanjian Hudaibiyah, di mana saat Nabi Muhammad sedang membuat perjanjian dan menyuruh Sayidina Ali untuk menulis perjanjian tersebut tanpa mencantumkan kalimat Nabi Muhammad sebagai utusan Allah.

Mulanya Sayidina Ali menulis surat perjanjian antara Nabi Muhammad Rasulullah dengan Bani Quraish, namun diprotes oleh kaum Quraish agar tidak menggunakan kata Rasulullah dan harus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Nabi pun menerima karena melihat kemaslahatan bagi umat.

Dihapuskannya kata ‘Rasulullah’ dalam surat perjanjian itu, lantas tidak akan merubah status nabi itu sendiri sebagai rasul di hadapan umat maupun di hadapan Allah SWT.

Sikap seperti ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi secara bersanad. Di negeri Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sepulangnya dari menuntut ilmu di Tanah Haram, tidak memaksakan Kerajaan Banjar harus menjadi kerajaan Islam, ataupun kekhalifahan.

Datuk Kalampayan membiarkan sistem negara yang ketika itu berbentuk monarki kerajaan berjalan sebagaimana adanya. Padahal, ketika itu di Arab, negeri-negeri Islam berada di bawah kekhalifahan. Bahkan ketika Datuk Kalampayan wafat tahun 1812, Turki Utsmani masih berdiri. Turki Utsmani baru dibubarkan pada tahun 1924, 112 tahun pasca wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Bila pun kita mendengar kerajaan Banjar pernah menerapkan undang-undang berdasarkan hukum syari’at Islam, itu baru pada zaman Sultan Adam, yang memerintah 1825-1857. Undang-undang Sultan Adam baru ditetapkan pada tahun 1835, 10 tahun setelah baginda memerintah atau 23 tahun pasca Datuk Kalampayan wafat. Itu pun dalam Undang-undang Sultan Adam tidak memuat tentang hukum pidana Islam. Undang-undang Sultan Adam lebih mirip dengan undang-undang di Pengadilan Agama kita saat ini.

Terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta inilah yang menjadi tujuan para ulama NU ketika ikut mendirikan Indonesia.

Demi mencapai terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta, NU tidak memaksakan sistem Islam di negara ini. Karena memandang penduduk negeri ini tidak berada dalam satu agama dan pemahaman dalam berkeyakinan. Meski mereka meyakini adanya Tuhan.

NU mencintai NKRI karena kecintaan terhadap tanah air menurut NU adalah bagian dari keimanan.

NU dan Pancasila

Sebagian organisasi, ada yang memang mengaku mencintai Indonesia. Namun mereka ingin memaksakan Indonesia hanya berdasarkan pemahamannya saja. Mereka ada yang menolak Pancasila sebagai asas bernegara dan bahkan dalam berorganisasi. Dahulu kita mengenal DI/TII dan juga Masyumi.

Ada pula yang menerima namun memaksakan tafsirnya terhadap Pancasila. Bahwa Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam maka dibilang Islami dan harus ditafsirkan secara syariat Islam. Kita tentu pernah mendengar ormas bernama FPI.

Berbeda dengan NU. KH Achmad Siddiq, Rais Aam PBNU 1984-1989 melihat bahwa pola hubungan dan posisi agama dan Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah lebih dari itu.

Menurut beliau, Nahdlatul Ulama sendiri dalam Anggaran Dasarnya yang pertama diterangkan bahwa NU didirikan berdasarkan tujuan-tujuan, bukan asas. Karenanya, kita tidak usah mempertentangkan NU dengan asas negara. Karena NU tidak berbicara mengenai asas, melainkan tujuan.

Sebab itu, ketika pemerintah Indonesia menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal, NU menerimanya. Tidak seperti sebagian ormas Islam lain yang menolak dan bersikeras mengaku berasaskan Islam.

Tugas Para Pimpinan NU

Pemahaman terhadap ke-NU-an dan ke-Indonesia-an seperti ini harus dimiliki oleh setiap pengurus NU. Jangan sampai ada pengurus NU hanya secara amaliah saja sama dengan NU, namun berbeda dalam memahami Indonesia dan Pancasila.

Di setiap zaman, menjadi pemimpin NU memikul tanggung jawab mentransformasikan gagasan-gagasan pembaharuan dan sistem nilai maupun etika menjadi gerakan pembebasan yang nyata kepada rakyat Indonesia.

Bila kita menyadari posisi historis dan kekuatan moral yang melekat pada ormas Islam terbesar ini, selayaknya Nahdlatul Ulama tampil sebagai sumber moral dan kritik demi sehatnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

NU dapat memainkan peran sebagai pengawas dan penyangga moral-intelektual para elite politik. Sebab itu, sudah semestinya para pimpinan NU harus berpikir sebagai negarawan dan sekaligus sebagai penggembala umat dan rakyat atau ulama.

NU menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan NKRI. Para pimpinan NU adalah leadernya.

Editor: Shakira.

*) Penulis adalah Wakil Ketua PCNU Kabupaten Banjar Kalsel.

Baca tentang Khairullah Zain lainnya di sini.

One thought on “Tugas Para Pimpinan NU terhadap Indonesia dan Pancasila

  • 16 Februari 2021 pada 17:24
    Permalink

    1. Kalau artikel tersebut disadari bersama, maka tidak ada NU garis Lurus atau Nu… ?
    2. Apakah kadar NU kurang memahami sejarah NU
    3. Apakah Sejarah NU ini disosialisasi dari generasi kegenerasi, hawatirnya nanti sejarah NU dibuat atas dasar kepentingan. Semoga tidak
    4. Secra formal memang kerajaan Banjar tidak menggunakan syariat Islam pada waktu Syekh Muihammad Arsyad masih Hidup, akan tetapi pemikiran syekh Muhammad Arsyad Al Banjari semasa hidupnya telah mewarnai pemerintahan kerjaan Banjar, salah satu pihak kerajaan telah meminta syekh untuk menulis beberapa kitab diantaranya Kitab Sabilan Muhtadin ( ini berisi tentang beberapa hukum bagi umat islam pada waktu itu sebagai rujukan)
    Wallahualam bissawab

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *