Paribasa Banjar: Nang Gatal Dagu, Nang Digaru Siku

Paribasa Banjar ‘Nang Gatal Dagu, Nang Digaru Siku’, mungkin tidak asing bagi generasi tua. Namun tidak dengan generasi milenial. Apa maksud paribasa bubuhan Banua Banjar ini?

Oleh: Noorhalis Majid*)

Screenshot 20210331 074156 1 150x150 - Paribasa Banjar: Nang Gatal Dagu, Nang Digaru SikuLain yang disuruh, lain pula yang dikerjakan. Lain yang dibutuhkan, lain pula yang ditawarkan. Lain yang dicari, lain pula yang dibeli. Antara problem dan solusi tidak ada relevansinya. Problem berdiri sendiri, dan solusi pada posisi lainnya, sehingga tidak pernah menjawab persoalan, itulah yang dimaksud nang gatal dagu, nang digaru siku.

Yang gatal dagu, yang digaruk siku, begitu harfiahnya paribasa Banjar ini. Tidak singkron, tidak sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi perbaikan. Butuhnya celana, yang dibeli baju. Malah ada yang sangat jauh, kebutuhannya beras untuk makan, yang dibeli malah sepatu.

Kalau ingin segala persoalan dapat diselesaikan dengan benar, maka antara problem dan solusi harus satu kesatuan – memiliki hubungan.

Rumus sederhana ini sudah menjadi pengetahuan umum, entah kenapa sering sekali dilupakan. Godaan selalu saja datang, dengan berbagai alasan, tanpa disadari penyimpangan – distorsi, selalu terjadi. Akhirnya banyak problem yang terus berulang, tidak pernah mampu diselesaikan dengan tuntas.

Bukan hanya dalam konteks pribadi, hal-hal bersifat publik juga sering kita alami. Problem masyarakat – daerah, mestinya dijawab dengan kebijakan.

Sayangnya, kebijakan yang lahir, acap kali tidak sesuai. Lebih parah, ketiadaan kebijakan, merupakan kebijakan itu sendiri. Mendiamkan masyarakat bergulat dengan problem dihadapinya. Tidak ada campur tangan pemerintah membantu masyarakat keluar dari persoalan.

Pendekatan struktural, tidak menjadi solusi menjawab persoalan. Akhirnya, antar ada dan tidak adanya pemerintah, sama saja. Antara pemimpin lama dan baru, sama saja – tidak terlalu banyak perubahan. Muncul pesimisme – hopeless – putus asa.

Kalau semua persoalan masyarakat didekati dengan pendekatan struktual, maka segala kebijakan dilahirkan, pasti berorientasi pada persoalan – menjawab problem masyarakat. Menggambarkan pemerintah bekerja untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri – asyik dengan serimonial birokrasinya saja.

Kemampuan menjawab persoalan, tidak saja membutuhkan kompetensi, namun juga konsistensi.

Karena itu, kenapa ada monitoring dan evaluasi, agar terjaga konsistensi antara problem dan solusi. Sayangnya, inipun sering hanya formalitas – sekedar ada, tidak benar-benar dilakukan menjaga konsistensi, akhirnya tetap, nang gatal dagu, nang digaru siku. (nm)

*) Penulis adalah Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalsel, pemerhati Budaya Banjar.

Paribasa Banjar Sebelumnya: Kaya Cina Kakaraman 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *