Satgas Pencegahan Money Politik Nahdlatul Ulama, Ilegal?

Banua.co, BANJARMASIN – Mobil berstiker NU Satgas Pencegahan Money Politik Nahdlatul Ulama yang melakukan pencegatan kepada seorang pengemudi di perempatan Jalan S Parman, Jumat (5/6/2021) sekitar 23.30 WITA dan diduga mengancam tindak kekerasan terhadap korban ditengarai illegal dan bukan resmi dari organisasi Nahdlatul Ulama.

Dilansir dari klikkalsel.com, ketika dimintai komentar tentang apakah boleh ada keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Satgas Pencegahan Money Politik seperti yang tertera di mobil berstiker Satgas Pencegahan Money Politik Nahdlatul Ulama., Katib Syuriah PWNU Kalsel, KH M Syarbani Haira, mengatakan bahwa secara resmi aturan yang berlaku di NU, keterlibatan praktik politik itu tidak diperbolehkan dan itu sudah tertuang di AD/ART NU

Dikatakannya, dalam AD/ART NU sejak 1984 di Situbondo diperkuat pada Muktamar di Solo 2004, Makassar 2010 dan Jombang 2015 NU harus bebas dari kelompok-kelompok politik.

Mantan Ketua PWNU Kalsel periode 2007–2012 dan periode 2012–2017 ini menyayangkan jika benar ada keterlibatan pengurus Nahdlatul Ulama ikut dalam praktik politik. Jika benar, ia berharap ada tindakan.

Menurutnya, jika ada yang menggunakan lembaga itu, itu jelas melanggar AD/ART. Meskipun begitu, ia mengakui memang tidak semua taat dengan apa yang sudah diatur NU, terlihat seringkali terjadi hal serupa yang mana dikembalikan ke individunya apakah taat dengan aturan NU atau tidak.

Ia berharap, kasus Satgas Pencegahan Money Politik Nahdlatul Ulama ini harus ditindak lanjuti pengurus NU saat ini dengan diadakannya teguran, sebab di dalam AD/ART sangat jelas harus bebas dari elemen atau kelompok-kelompok politik yang terkait dengan dukungan suatu pencalonan.

“Tapi kalau itu hanya imbauan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu atau Pilkada, itu masih diperbolehkan,” imbuhnya.

“Yang dilarang itu jika orang NU atau siapa pun membawa lembaga NU untuk kepentingan Politik, kepentingan pribadi dan golongannya,” tambahnya.

Oleh sebab itu, ia menilai semua dikembalikan ke moral individunya masing-masing untuk menjaga kemarahan AD/ART NU.

Satgas Pencegahan Money Politic Nahdlatul Ulama

Tindakan Satgas Tidak Sesuai Norma NU?

HM Syarbani Haira, menegaskan dalam NU terdapat norma-norma, yang mana tugas pertama NU adalah amar ma’ruf artinya membina umat kemudian nahi mungkar tapi tidak bisa dilakukan semena mena.

“Misalnya, terdapat orang melakukan kejahatan kemudian NU menegur, itu harus dilihat kondisional terlebih dahulu, jadi yang paling penting orang NU harus bisa memberikan arahan, bimbingan dan pencerahan kepada masyarakat,” tuturnya.

Maka dari itu, jika benar ada tindakan dan ancaman seperti yang dilakukan mobil Satgas Politik Uang Nahdlatul Ulama ia meyakini itu bukan orang golongan NU sebenarnya.

“Jika memang mengarah ke perilaku tercela apalagi kriminal, seperti melanggar norma sosial dan agama itu sangat tidak sesuai dengan misi Besar NU itu sendiri,” pungkasnya.

Jika Satgas Pencegahan Money Politik yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama tersebut tidak resmi dari organisasi NU, maka siapa yang sedang mempermainkan NU?

Baca Juga: Satgas Pencegahan Money Politik Catut Logo NU, Ini Kata Pengurus NU Kalsel.

Baca Juga: Politik (Kenyataan) di Kontestasi Politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *