Polemik Putusan Haji 2021: Jangan Asal Nyinyir, Netizen Perlu Mengerti

Keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan haji menjadi polemik di media sosial. Keputusan itu disebut-sebut mendahului keputusan dari Pemerintah Arab Saudi. Karena sampai detik ini, mereka belum mengeluarkan keputusan terkait kuota Jemaah Haji Indonesia di tahun 2021 (1442 H).

Sampai di situ, informasi ini benar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memang mengambil langkah lebih dulu dari Pemerintah Arab Saudi. Mengapa demikian? Ada banyak alasan. Sebagai jurnalis yang kerap liputan di bidang haji, satu yang bisa saya jelaskan: memberangkatkan haji perlu persiapan yang matang, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Seandainya kita berada di masa normal, maka pemberangkatan akan dilakukan pada 15 Juni 2021. Layaknya orang mau bepergian, Pemerintah utamanya Kementerian Agama harus menyiapkan banyak hal, termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Mengacu data pada kuota normal di haji 2019, Indonesia memberangkatkan jemaah haji sebanyak 231 ribu (204 ribu jemaah reguler, 17 ribu jemaah haji khusus, dan 10 ribu kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi). Untuk mengurus orang sebanyak itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama akan disibukkan sejak beberapa bulan sebelum keberangkatan di bulan Dzulqaidah.

Persiapan tersebut, di antaranya:

– Dokumen jemaah (Paspor dan Visa)

– Transportasi dari Indonesia-Arab Saudi (Pesawat)

– Transportasi selama menunaikan ibadah haji (Bus)

– Konsumsi sejak di Asrama Haji Embarkasi- di Arab Saudi- kembali ke Tanah Air.

– Akomodasi (Penginapan selama menunaikan ibadah haji)

Melihat persiapan yang begitu banyak, maka waktu yang diperlukan cukup panjang. Kementerian Agama sudah bersiap mengurus hal ini sejak kepulangan jemaah haji di tahun sebelumnya.

Baca juga: Tanggapi Isu Haji, PW GP Ansor Kalteng: Jangan Terprovokasi Hoax

Di masa pandemi –andai Indonesia memberangkatkan jemaah haji, sejumlah persiapan akan dibikin ruwet dengan adanya protokol kesehatan. Persiapan yang akan dilakukan harus menyesuaikan aturan di masa pandemi tersebut.

Semisal, protokol kesehatan yang mengharuskan jemaah haji di karantina beberapa hari, baik ketika memasuki Asrama Haji, ketika memasuki wilayah Arab Saudi, dan sekembalinya ke tanah air.

Kemudian, protokol kesehatan juga mengharuskan para jemaah menjaga jarak (physical distancing) yang memerlukan pengawasan ekstra.

Penerapan jaga jarak itu juga berdampak pada pemanfaatan ruang di asrama haji, hotel, bus, dan pesawat. Semisal satu kamar hotel yang biasanya diisi 4 orang, di masa pandemi hanya bisa ditempati dua orang.

Begitu juga pada alat transportasi. Bus dan pesawat yang biasanya diisi penuh, kemungkinan hanya akan diisi setengahnya saja.

Itu baru soal jaga jarak, belum masalah vaksin Covid-19, vaksin meningitis hingga tes Swab-PCR yang wajib dijalani jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Dalam pelaksanaannya, vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dan kedua berjarak sekitar 28 hari. Vaksinasi ini juga berjarak dengan vaksinasi Meningitis. Baik terlebih dahulu divaksin meningitis. Mengambil jeda. Kemudian, disambung dengan Vaksin Covid-19. Atau, sebaliknya.

Melihat rincian seperti itu, Anda tentu sudah membayangkan ada proses panjang mulai dari persiapan hingga pelaksanaan yang harus dijalani jemaah sebelum ke Tanah Suci.

Proses ini akan sangat sulit dilakukan jika keputusan keberangkatan haji dilakukan menjelang masa ibadah haji di bulan Dzulqaidah mendatang.

***

Baca Juga: Kemenag: Pembatalan Haji 2021 Melalui Kajian Mendalam

Kondisi saat ini, Pemerintah Arab Saudi sudah memutuskan menerima 60 ribu jemaah haji tahun 1442 Hijriyah (2021 M) lokal dan luar negeri. Namun, hingga saat ini negara-negara di luar Arab Saudi (termasuk Indonesia) belum dipastikan akan mendapat kuota tersebut.

Saat keputusan diterbitkan, waktu sudah menunjukkan tanggal 3 Juni 2021. Kembali mengacu ke masa normal, keberangkatan pertama mestinya dilakukan pada 15 Juni 2021. Dengan demikian, persiapan yang dilakukan tinggal 12 hari.

Saya kira dengan jangka waktu sependek itu, dengan jumlah kuota yang belum jelas, ditambah masa pandemi yang membuat persiapan harus banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian, hampir mustahil bisa dijalankan dengan baik.

Jika tetap dipaksakan, netizen akan nyinyir lagi.

Penulis: Muhammad Bulkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *