Pajak Jasa Pendidikan Bakal Dikenakan, Ini Reaksi Nahdlatul Ulama

Banua.co, JAKARTA – Rencana pemerintah mengenakan pajak jasa pendidikan mendapat reaksi keras dari ormas Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama.

Rencana mengenakan pajak jasa pendidikan adalah dengan mengubah ketentuan terkait PPN melalui rencana perubahan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf RUU KUP, sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN rencananya akan dihapus. Salah satunya, jasa pendidikan yang dikeluarkan dari daftar jasa yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.

Saat ini, jasa pendidikan yang bebas PPN di antaranya yaitu pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, yaitu lembaga di bawah bendera NU yang mengurusi bidang pendidikan menolak keras rencana pemerintah ini.

“LP Ma’arif NU PBNU menolak rencana penghapusan pajak lembaga pendidikan dan meminta agar pemerintah membatalkannya,” kata Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, KH Zainul Arifin Junaidi.

images 131 - Pajak Jasa Pendidikan Bakal Dikenakan, Ini Reaksi Nahdlatul Ulama
KH Zainul Arifin Junaidi, Ketua LP Ma’arif PBNU

Menurut Kiai Arifin, kebijakan ini bertentangan dengan visi Pancasila untuk mencerdaskan bangsa.

“Saya tak habis mengerti sebenarnya apa yang ada di mindset para pengambil kebijakan di negara kita dengan rencana itu. Setelah gagal memasukkan pendidikan dalam rezim bisnis saat menyusun RUU Omnibus Law, kini pemerintah akan mengenakan pajak bagi lembaga pendidikan,” akunya.

Kiai yang pernah menemani Gus Dur selama 24 tahun ini berpendapat, mengenakan pajak pada jasa pendidikan bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa.

“Ini bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa yang menuntut peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Harusnya pemerintah mendukung partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika pemerintah tetap memaksa untuk mengenakan pajak pada lembaga pendidikan, LP Ma’arif NU sebagai bagian dari Jam’iyyah NU yang terikat dengan keputusan Munas dan Konbes NU 2012, tentang kewajiban membayar pajak, akan dengan tegas memberikan kritik sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan.

“Salah satu pembahasan Munas adalah soal wajib tidaknya rakyat membayar pajak ketika pajak yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat justru dikorupsi. NU akan selalu bersama pemerintah, selama pemerintah bersama rakyat. Sebaliknya, kalau pemerintah meninggalkan rakyat maka NU akan memberikan kritik sebagai masukan,” tegasnya.

LP Ma’arif NU, kata dia hingga saat terus terus berupaya memajukan pendidikan di Indonesia dan menaungi sekitar 21 ribu sekolah dan madrasah yang kebanyakan berada di daerah 3T.

“Kami bukan lembaga yang mencari keuntungan finansial, jangankan menghitung komponen margin dan pengembalian modal, dapat menggaji tenaga didik kependidikan dengan layak saja merupakan hal yang berat. Karena hal itu akan sangat memberatkan orang tua murid,” ujarnya.

“Itu sebabnya gaji tenaga didik kependidikan di lingkungan LP Ma’arif NU harus diakui masih jauh dari layak, karena jauh di bawah UMK. Padahal tugas, posisi dan fungsi guru tak berada di bawah buruh,” sambungnya.

Baca Selanjutnya: PBNU: Pemungutan Pajak Jasa Pendidikan Jauh dari Spirit UUD 1945

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *