Pajak Jasa Pendidikan Bakal Dikenakan, Ini Reaksi Nahdlatul Ulama

Sementara itu Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal menilai wacana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan maupun sembako kurang tepat. Ia menyarankan pemerintah mencari formula lain untuk meningkatkan pemasukan pajak dengan cara yang lebih bijaksana.

“Janganlah kebijakan pemerintah nantinya justru akan menjauhkan dari spirit dan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,” kata Helmy melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 Juni 2021.

Pada prinsipnya, kata dia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Maka, negara harus melakukan ikhtiar-ikhtiar nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Ia menambahkan, sebagai salah satu amanat luhur, sudah semestinya pendidikan diselenggrakan dengan watak insklusif. Siapa pun memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan.

“Maka, harapan bagi terwujudnya education for all (pendidikan untuk semua) adalah suatu keniscayaan,” ungkapnya.

images 2021 06 12T131146.239 - Pajak Jasa Pendidikan Bakal Dikenakan, Ini Reaksi Nahdlatul Ulama
Sekjen PBNU, Dr Helmy Faisal Zaini

Menurut dia, pemerintah harus lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan. Rencana diberlalukannya PPN pada jasa pendidikan termasuk dalam kategori yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas.

“Sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah harus berpijak pada filosofi bahwa setiap kebijakannya berbasis pada kemaslahatan rakyat,” ujar dia.

Editor: Shakira.

Baca Juga: PCNU Kabupaten Banjar Mantapkan LP Ma’arif Wadahi Madrasah Se-kabupaten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *